Liputanpetang || Paluta – Dimana Diutarakan Oleh Muhammad Zulfahari Tanjung Kordinator Lapangang LSM DPD LIRA Kab Padang Lawas Utara, Sangat Kecewa Terkait Pencantuman Perkara Yang Didakwakan Kepada Saudara Sumarno, Tidak Relefan Dalam Fakta Di Lapangan.
Diduga Banyak Keganjalan Yang Terjadi Pada Saat Persidangan, Dimana Aspek Dari Saksi, Tokoh Raja Adat Yang Mempunyai Hutan Ulayat Dan Ahli Hukum Pidana,
Dalam Kesaksian Prof.Dr.Maidin Gultom,S.H.,M,Hum.
Menyampaikan Kepada Majelis Hakim Bahwa Penerapan Perkara Yang Di tujukan Kepada Terdakwa Sumarno Prematur, Dimana UU 41 Tahun 1999, Telah Diganti Dengan Repisi UU hak Cipta Kerja.
Dan Disaat DiTemui Oleh Kordinator LSM LIRA Kab Padang Lawas Utara, Priyanti Istri Terdakwa Sumarno Menyampaikan Mereka Telah Bertemu Dengan Pejabat Dinas Kehutanaan Provinsi Sumut, M Zakir Syarif Daulay, Dan Menyatakan Bahwa SK 44 Sudah Diganti Dengan SK 579,
Maka Berakti Bahwa Pihak PT SRL Tidak Punya Alasan Untuk Menjerat Masyarakat Atau Sumarno Dengan SK 44 Itu, ” Tungkas Priyanti’
Muhammad Zulfari Tanjung Mengatakan Kepada Awak Media, Agar Pengadilan Negeri Padang Sindimpuan, Seharus Nya Meneliti Dan Penerapan Kasus Ini Apakah Ada Unsur Pidana Atau Hanya Masalah Perdata, Dimana Kelengkapan Data Kedua Belah Pihak, Semeatinya Diperkarakan Diperadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dikarenakan Kedua Belah Pihak Baik Itu Kelompok Tani Mawar Dan PT SRL Mempunyai Data.
DPD LSM LIRA Kab Padang Lawas Utara Akan Menyurati Kejari Paluta, Terkait Permasalah Ini, Dimana Sidang Perkara 41 Tahun 1999 Yang Didakwakan Kepada Sumarno Diduga Cacat Hukum” Tungkas Muhammad Zulfari Tanjung (abenk)
